Solo - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengurai kemacetan di kawasan persimpangan sebidang seperti di Purwosari, terpaksa harus ditunda lagi. Pasalnya, pemerintah pusat selaku pemberi dana untuk proyek underpass ternyata tidak memasukkan anggaran proyek tersebut di APBN 2014. Padahal, sejumlah persiapan seperti pembuatan Detail Enginerring Design (DED) sudah selesai dilakukan sejak 2012 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajat saat ditemui, Sabtu (25/1) membenarkan penundaan itu. Padahal sebelumnya Pemkot sudah optimistis jika anggaran proyek underpass bakal dimasukkan di APBN 2014.

“Tetapi kemarin, ternyata kita lihat di APBN 2014 anggaran untuk proyek itu (underpass) sebesar Rp 85 miliar tidak ada, jadi kemungkinan baru akan dimasukkan lagi di 2015,” katanya.

Pasalnya, lanjut Yosca, jika akan dimasukkan di APBN Perubahan 2014 itu sangat tidak mungkin. Selain pemerintah pusat yang tidak menyetujuinya, Pemkot Surakarta pun tidak berani melaksanakannya, karena waktu yang sangat mepet.

Untuk itu, Pemkot Surakarta pun terpaksa harus menunggu lagi hingga satu tahun mendatang. “Padahal, kita sudah berupaya dan Pak Walikota pun juga sudah berupaya, tetapi masih tidak bisa,” terangnya.

Keberadaan underpass ini, kata Yosca sudah sangat mendesak. Mengingat jumlah perkembangan kendaraan yang tidak terkendali setiap tahunnya. Untuk saat ini saja, jumlah kendaraan yang masuk atau melintas di kota Surakarta sudah mencapai lebih kurang 2,5 juta kendaraan tiap harinya.

“Belum lagi, nantinya jika jalur Solo–Ngawi dan Semarang-Solo melalui Tol Solo-Kertosono itu rampung, kondisi lalu lintas di Kota Solo akan semakin parah,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar proyek underpass bisa secepatnya terealisasi. “Ya kita akan terus mengupayakannya. Lebih cepat dilaksanakan agar tidak macet,” tuturnya.

#sumber : joglosemar.co