Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membangun stadion BMW menggunakan anggaran 2014 ditolak oleh beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pihak Dewan menilai Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa di bakal lokasi stadion itu.

Menurut anggota Fraksi PAN-PKB, Hidayat Ar-Yasin, "Banyaknya kepentingan dalam pembangunan lahan seluas 26 hektar ini, diharapkan Pemprov menuntaskan masalah hukum yang berkaitan dengan pembebasan lahan taman tersebut"

Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Matnoor Tindoan, yang mengingatkan kepada Pemprov DKI tidak lagi mendapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) besar dengan menganggarkan pembangunan Stadion BMW ini.

Matnoor menambahkan, Pemprov DKI seharusnya sudah memastikan terlebih dahulu lahan yang akan di pakai telah bebas dari sengketa sebelum mengajukan program tersebut. Ia pun menghimbau Pemprov DKI harus menganggarkan APBD untuk renovasi maupun rehabilitasi stadion yang selama ini sudah ada dan tak terawat.

Fraksi PDIP juga menolak, anggota fraksi Cinta Mega, mengatakan kalau pembangunan Stadion BMW menjadi prioritas, maka Pemprov DKI harus dapat menjaga dan menguasai seluruh lahan di lokasi itu terlebih dahulu.

Menurut Cinta, anggaran yang semula hendak dialokasikan untuk pembangunan Stadion BMW pada 2014 dialihkan untuk membangun sarana olahraga di setiap kelurahan. Anggaran juga disarankan dipakai untuk memperbaiki gedung-gedung Sasana Krida Karang Taruna.

"Program itu akan jauh lebih bermanfaat bagi pemuda Ibu Kota daripada membangun stadion yang status hukumnya belum jelas. Kami memandang perlunya penjelasan dari pihak eksekutif terhadap masalah ini," ujar Cinta. Sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 566,73 miliar RAPBD DKI 2014 untuk pembangunan Stadion BMW dan masuk dalam program unggulan dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.