Surabaya - Pembangunan jalan lintas selatan (JLS) di Jatim diprediksi baru selesai pada tahun 2019 mendatang. Padahal, sebelumnya JLS ditarget rampung tahun 2014.

Molornya pembangunan JLS tersebut membuat biaya yang dikeluarkan diprediksi akan membengkak hingga mencapai Rp 7,7 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 1,7 triliun dari perkiraan sebelumnya yang hanya sekitar Rp 6 triliun.

"Kalau itu perhitungannya karena dengan molornya pembangunan JLS, maka bahan-bahan yang dibutuhkan akan semakin mahal dan melihat situasi ekonomi seperti sekarang ini," ungkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) JLS Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim Untung Hidayat, Minggu (29/12/2013).

Menurut Untung, kondisi itu terjadi karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga pembangunan jalan di pesisir selatan Jatim tersebut terkatung-katung.

"Kendala utamanya adalah anggaran, karena PT Perhutani sudah welcome untuk menyerahkan lahannya dan sebagian jalur sudah dibuat," katanya.

Untung menjelaskan, alokasi dana tersebut dihabiskan hanya untuk mempersiapkan jalur, pengaspalan jalan, pemasangan rambu serta pembangunan 167 buah jembatan yang akan dilalui jalan tersebut. "Kalau pembebasan lahannya itu wewenang pemerintah daerah karena mereka yang menyelesaikan," tegasnya.

Memang, pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk penyelesaian JLS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemprov Jatim menurun tajam. Jumlah total anggaran yang keluar pada tahun ini hanya sebesar Rp 258 miliar dengan rincian dari pemerintah pusat sebesar Rp 218,9 miliar dan dari pemprov Jatim senilai Rp 39,1 miliar. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai Rp 432,3 miliar dengan rincian dari pemerintah pusat sebesar Rp 388,8 miliar dan pemprov Jatim sebesar Rp 45,3 miliar.

Dia berharap agar tahun 2014 mendatang anggaran dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan. Mengingat, pihaknya sudah berusaha maksimal untuk melakukan pembebasan lahan dan pembukaan jalur. "Kami sudah maksimal bekerja sehingga kucuran dana yang dialokasikan diharapkan lebih ditingkatkan lagi," tandasnya.

Meski mengalami berbagai kendala, sejauh ini pihaknya sudah berhasil membuka dan mengaspal jalan dari Pacitan ke Trenggalek sepanjang 85 km. Diharapkan, dengan dibukanya jalur tersebut perekonomian masyarakat di wilayah itu dapat terangkat.

Pihaknya berharap agar akses di wilayah itu menjadi lebih mudah dengan dibukanya jalur di sisi Pacitan. Pada tahun 2014 mendatang pengaspalan jalan diprediksi mencapai 25 km yang menghubungkan wilayah Trenggalek dengan Tulungangung. Saat ini pembukaan akses dan pembuatan jalur di wilayah itu sudah rampung. "Tinggal pengaspalan saja. Kalau target kami pada tahun depan bisa sampai 25 km," imbuhnya.

Kendala lainnya dalam pembangunan JLS yang muncul belakangan adalah melonjaknya harga tanah yang akan dibebaskan karena sudah jatuh ke tangan spekulan. Saat ini harga per meter tanah di pesisir Tulungagung mencapai Rp 1 juta per meternya. "Kalau dulu harganya hanya ratusan ribu sekarang sudah sampai Rp 1 juta. Kalau harga tanah mahal nanti biaya yang ada tersedot untuk pembebasan lahan saja," pungkasnya.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634,11 kilometer (km). Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 meter persegi (m2). Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2.

Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada tahun 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dari delapan daerah itu, yang selesai 100 persen baru Pacitan dan Trenggalek.