Brebes - Proyek Pembangunan Embung di Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan/Kabupaten Brebes senilai Rp 4 miliar lebih diprotes warga. Proyek dari APBN Provinsi Jateng tahun 2013, itu dalam pengerjaannya menerjang lahan warga tanpa seizin pemilik. Kondisi demikian membuat warga dirugikan. Akibat diterjang proyek, lahan warga menjadi tidak bisa digarap. Lahan itu terkena urugan untuk akses jalan menuju proyek yang masih dalam pengerjaan tersebut. Padahal saat ini seharusnya sudah diolah untuk tanaman bawang merah.

Selain tanpa izin, penggunaan lahan warga itu juga tidak ada kejelasan kompensasi atau ganti rugi. Warga mendesak pihak rekanan dan Pemkab Brebes bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Warga mengancam akan berujuk rasa dan menutup jalan proyek, jika penggunaan lahan itu tidak ada kompensasinya.

“Bagaimana saya tidak protes dan keberatan, lahan saya terkena proyek sehingga tidak bisa digarap. Lebih parah lagi, lahan saya kini juga dipenuhi bebatuan,” keluh Darkum (75), warga Kelurahan Limbangan Kulon, yang lahan yang terkena proyek pembangunan embung, kemarin (7/11).

Dia mengatakan, ada dua lahan warga yang terkena urugan bagi akses jalan proyek embung. Namun, sampai saat tidak ada pemberitahuan maupun izin dari pengarap proyek atau pun Pemkab Brebes. Dirinya menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait dalam pembangunan proyek tersebut. Apalagi, telah membuat mata pencaharian terancam hilang, karena lahan tidak bisa digarap. “Saya memang orang kecil, tetapi jangan diinjak-injak seperti ini,” tandasnya.

Menurut dia, sejak mulai dilaksanakannya pembangunan proyek tersebut, pihaknya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Pihaknya juga mendadak kaget ketika akan menggarap lahan ternyata sudah ada urugan akses jalan menuju embung tersebut. “Yang jelas, saya menuntut ganti rugi atas tindakan ini. Sebab, menyebabkan lahan saya tidak bisa digarap. Kalau tidak, warga juga siap berunjuk rasa,” tegasnya.

Selain itu, proyek embung ini juga dinilai tidak transparan. Proyek besar ini sangat disesalkan tidak ada papan nama pemberitahuan tentang nominal biaya, kalender kerja, volume fisik, nama perusahaan kontraktor, dan hal penting lainnya. Diduga kuat pelaksana proyek berspekulasi mencari keuntungan besar dengan cara merahasiakan anggaran. Sangatlah wajar jika ada pihak yang menilai seperti proyek siluman.

"Dari awal pelaksanaannya saja tidak ada papan di sana (lokasi pembangunan). Kami sendiri tidak tahu sumber dan nilai anggaran. Padahal itu kan uang negara dan kami berhak untuk melakukan pengawasan. Apalagi jika sampai ada warga kami yang terkena imbas negatifnya." Kata salah seorang warga Kelurahan Limbangan Kulon, Duladi, Kamis 7 November 2013.