Majalengka - Pemancangan tiang perdana (groundbreaking) pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, ditargetkan akhir 2013. Pada tahap awal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 130 miliar dari total biaya pembangunan sebesar Rp 1,5 triliun.

“Bandara Kertajati sebentar lagi digroundbreaking secara resmi. Kalau pengerjaan proyek sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, ini pekerjaan dari sisi runway-nya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayuda Gumay baru-baru ini.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Kebandarudaraan Kemenhub Bambang Tjahjono menjelaskan, Bandara Kertajati dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Proyek bandara tersebut ditargetkan selesai pada 2016, yakni sisi udara rampung 2015 dan sisi darat pada 2016.

Bambang mengakui, kebutuhaan anggaran untuk Bandara Kertajati sebesar Rp 1,5 triliun jauh di bawah biaya pembangunan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang yang mencapai Rp 5,8 triliun. Selanjutnya, dari dana investasi sekitar Rp 1,5 triliun tersebut, kata Bambang, sebesar Rp 400 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan landasan dan untuk terminal serta bangunan pendukungnya sebesar Rp 600 miliar.

Bappeda Jabar menyatakan, Raperda pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka akan dititikberatkan pada pembangunan dan tata ruang "aero city" sehingga di sekeliling bandara akan ada kota yang mendukung semua sarana dan prasarananya.

"Nantinya ’aero city’ akan dibagi menjadi beberapa zonasi. Di antaranya zona pemukiman, zona ekonomi, bahkan perindustrian ada di sana. Jadi bisa saja di sana nanti ada pabrik tekstil, atau pabrik apapun yang menunjang operasional bandara," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Deny Djuanda, di Bandung.

Ia menjelaskan, dengan adanya perda yang mangatur zonasi, tentunya akan lebih memudahkan investor dalam menginvestasikan saham mereka dalam pembangunan bandara ini. "Untuk itu, para investor tidak perlu khawatir lagi atas ketidakamanan investasi dalam proyek pembangunan ini," ujar Deny.

Menurutnya, proyek pembangunan bandara dan "aero city" ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas lima ribu hektare, dengan rincian 3.200 hektar untuk "aero city" sementara 1.800 hektar untuk bandara.

Dikatakannya, untuk pembangunan bandara tahap awal, pemprov akan menyediakan lahan 630 hektar, yang terbagi atas 530 hektar untuk lapangan terbang, dan sisanya untuk tempat parkir kendaraan.

"Kalau untuk pembebasan lahan bandara, memang dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk pembebasan kawasan ’aero city’ dilakukan oleh swasta," ujar Deny.

Akan tetapi, kata Deny, disamping pembangunan fisik dan infrastruktur, yang juga harus dipersiapkan adalah masyarakat sekitar. Oleh karenanya, perlu ada penambahan sekolah yang berkaitan dengan keterampilan penerbangan. Selain itu, harus seimbang juga antara pusat kota di kawasan bandara dengan daerah sekitar.

"Jangan sampai di kawasan sekitar bandara begitu hiruk pikuk dengan kegiatan, namun kawasan sekitarnya, masih dikelilingi dengan pesawahan," katanya.